Modul

Perkebunan Sawit Rakyat

Dari data statistik perkebunan Indonesia Tahun 2013 sampai 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada Desember Tahun 2014 menunjukkan bahwa luas areal  dan  produksi  kelapa  sawit  yang dikuasai rakyat 42 % dari total luasan perkebunan  kelapa sawit di Indonesia, yakni  4.739.986 hektar. Usaha perkebunan rakyat ini dikelola oleh petani plasma melalui skema kemitraan maupun dikelola secara mandiri oleh petani swadaya.

Terkait perkebunan sawit rakyat, produksi kelapa sawit yang dikelola secara swadaya baru mencapai 18 ton per hektar per tahun, angka ini masih jauh di bawah angka produksi ideal yaitu, sebesar 35 ton per hektar per tahun. Berbagai faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target produksi dan produktivitas, selain masih minimnya kapasitas dan kemampuan budidaya sawit seperti good agriculture practice (GAP), juga keterbatasan berbagai akses dan belum adanya insentif dari pemerintah maupun perusahaan.

Tata kelola perkebunan sawit rakyat ke depan diharapkan dapat memperhatikan aspek keberlanjutan yang membutuhkan keterlibatan secara langsung petani sawit. Agar harapan tersebut dapat terimplementasi maka dibutuhkan dorongan dari pemerintah, swasta serta stakeholder lainnya untuk memotivasi dan diberikan insentif kepada petani sawit agar dapat menerapkan praktik-praktik keberlanjutan tersebut. Dengan begitu, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dapat dicapai sesuai target pemerintah meski dari lahan yang sudah ada.

Konsep tersebut dengan sendirinya akan memberikan dampak mengurangi ancaman terhadap sumber daya alam, selain nol deforestasi juga perusakan terhadap ekosistem gambut bisa dikendalikan. Dari sisi sosial dan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga memberi maanfaat secara sosial bagi petani swadaya dengan memiliki posisi tawar yang kuat serta memberikan kontribusi bagi pembangunan perkebunan secara lestari. Secara ekonomi perkebunan kelapa sawit rakyat akan lebih kompetitif dan menguntungkan.

Perlu Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Perkebunan Sawit Rakyat

Idealnya komitmen terhadap praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dilaksanakan dengan cara petani sawit itu sendiri, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Akan tetapi, dengan melihat skema keberkelanjutan saat ini justru bukan menyelesaikan persoalan pada petani sawit yang sebetulnya memiliki potensi untuk menerapkan praktik pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Tuntutan keberlanjutan dan stigma buruk terhadap sawit produksi rakyat, berimbas pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Petani sawit pada umumnya belum siap dan masih sulit mengimplementasikannya. Akan tetapi dari potensi yang ada sebetulnya kemauan dan motivasi menuju ke arah pembangunan berkelanjutan telah ada, hanya saja bukan hanya bukti nyata dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri yang belum dirasakan petani sawit, tetapi juga pengetahuan dan pendidikan yang mengarah ke sana belum tersosialisasi dan dipahami secara baik.

Dari kondisi tersebutlah maka ide membangun best practice di tingkat petani sawit swadaya harus dilakukan. Selain dalam rangka menjawab tuntutan rantai pasok minyak kelapa sawit berkelanjutan yang sudah dihadapkan kepada perkebunan sawit rakyat, juga sebagai upaya menjawab stigma buruk yang selama ini dihadapkan pada perkebunan sawit rakyat yang dianggap akrab dengan berbagai kegiatan perusakan kawasan hutan maupun lahan gambut. Best practice tersebut melahirkan ide untuk memiliki suatu standart operational procedure (SOP) yang menjadi pedoman bagi petani sawit ke depan untuk memperbaiki tata kelola yang memperhatikan aspek keberlanjutan, dengan mengadopsi berbagai prinsip maupun kriteria keberlanjutan dari pendekatan yang telah menjadi refrensi, seperti ISPO dan RSPO.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai organisasi yang mengakomodir kepentingan para petani kelapa sawit bersama Greenpeace Indonesia menginisiasi penyusunan SOP Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Bebas Deforestasi, sebagai panduan dalam memperbaiki tata kelola kebun rakyat menuju pembangunan perkebunan yang bebas deforestasi sebagai bagian dari dimensi pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Pada dasarnya melalui SOP ini, praktik perkebunan berkelanjutan telah dijabarkan secara rinci guna memberi informasi dan pengetahuan yang baru dan secara sederhana dan bersifat teknis. Sehingga, inti daripada pembangunan perkebunan berkelanjutan dan bebas deforestasi mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani sawit.

Agar SOP ini tidak hanya sekedar bentuk sosialisai kepada petani sawit, SPKS dan Greenpeace juga telah berkomitmen untuk melakukan uji coba penerapan SOP di Kabupaten Sintang untuk mengaplikasikan SOP langsung di perkebunan sawit rakyat. Meski tidak mudah, akan tetapi dengan adanya pelibatan petani sawit secara kolektif dalam suatu kelembagaan petani atau kelompok tani maka sangat mudah di dalam melakukan praktik, pengawassan, maupun monitoring terhadap penerapan SOP tersebut.

Komponen dalam Buku SOP Perkebunan Rakyat Bebas Deforestasi:

1. SOP Identifikasi Lahan
2. SOP Legalitas Lahan
3. SOP Persiapan Lahan
4. SOP Pembibitan
5. SOP Penanaman Kacangan
6. SOP Penanaman
7. SOP Pemeliharaan
8. SOP Kastrasi
9. SOP Pemupukan
10. SOP Pengendalian OPT
11. SOP Sensus Pokok & Produksi
12. SOP Pemanenan & Penjualan TBS
13. SOP Pengelolaan Lingkungan SPPL (Perseorangan)
14. SOP Pengelolaan Lingkungan-Koperasi BUMP
15. SOP Keselematan & Kesehatan Kerja (K3)
16. SOP Manajemen Replanting
17. SOP Manajemen Penumbuhan Kelembagaan Petani 1
18. SOP Manajemen Kelembagaan Petani 2

Peluncuran SOP Perkebunan Rakyat Bebas Deforestasi Bersama Pemerintah

Peluncuran SOP Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Bebas Deforestasi yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Greenpeace Indonesia dilaksanakan pada 30 Agustus 2016 di Jakarta. Peluncuran SOP dihadiri oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, perwakilan petani sawit, koperasi pekebun, perusahaan perkebunan, Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit), RSPO, Wetlands International Indonesia, lembaga perbankan Indonesia serta berbagai lembaga mitra