English
Indonesia
Tanggal : 2021-11-25 s/d 2021-11-25
Tempat : Ruang Rapat Virtual Zoom
Petani sawit saat ini mengelola 6,72 juta ha atau sekitar 41 persen dari total 16,38 juta ha luas perkebunan sawit indonesia (Kementan, 2019), besarnya penguasaan lahan oleh petani sawit tersebut turut menjadikan posisi petani sawit sangat strategis dan juga penting di industry sawit nasional dalam penyediaan bahan baku produksi minyak sawit berkelanjutan di indonesia.
Pada tahun 2025 petani sawit seluruh petani sawit tersebut wajib mengikuti sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. SPKS melihat sudah ada Rencana Aksi Nasional (RAN) sawit berkelanjutan (Inpres No. 6 Tahun 2019) yang bisa di jadikan roadmap untuk mengimplementasikan petani mandiri menuju sertifikasi ISPO. roadmap ini tentunya diharapkan akan menyasar beberapa hal 1) pembenahan-pembenahan dari masalah petani sawit, misalnya terkait dengan legalitas petani sawit dan petani dalam Kawasan hutan, 2) perlunya pemetaaan petani sawit secara nasional di pimpin oleh pemerintah untuk melihat kesiapan petani, 3. Sosialisasi ISPO secara masif di desa-desa yang di pimpinpin oleh Pemerintah Kabupaten, 4) perlunya kejelasan pembiayaan sertifikasi ISPO yang disiapkan oleh pemerintah bagi petani yang akan melakukan sertifikasi, 5) perlunya kejelasan insentif apa yang akan diterima petani setelah mendapatkan ISPO.
Diskusi awal pada pertemuan nasional SPKS 2021 ini bertujuan untuk:
- Mendiskusikan bagaimana strategi mengimplementasikan roadmap petani mandiri menuju sertifikasi ISPO bersama pemerintah, perusahaan perkebunan dan stekholders sawit lainya.
- Mendiskusikan kesiapan dan komitmen petani sawit anggota SPKS melaksanakan mandatori ISPO 2025 dalam rangka mendukung upaya membangun sawit berkelanjutan sampai di tingkat petani sawit mandiri.
- Mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh petani anggota SPKS dan petani sawit swadaya di Indonesia bersama pemerintah.
- Merumuskan dan memberikan rekomedasi strategis bagi pemerintah Nasional, Daerah dan pelaku pasar sawit, termasuk BPDP-KS dalam rangka membantu petani sawit dalam mempercepat mandatory ISPO 2025.
