English
Indonesia
Tanggal : 2019-09-16 s/d 2019-09-16
Tempat : Kanto SPKS Nasional
Pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut kebijakan moratorium sawit. Serikat petani kelapa sawit (SPKS) menilai kebijakan ini sebagai “dewa penyelamat” untuk perbaikan pada tata kelola perkebunan rakyat Indonesia karena sebelumnya banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada sektor sawit belum menyentuh perbaikan masalah-masalah petani sawit. Ada beberapa hal penting dari moratorium sawit dalam tempo 3 tahun kedepan yang berhubungan langsung dengan petani antara lain adalah : (1) Peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk pemberdayan petani kelapa sawit, (2) Pendataan petani dalam kawasan hutan dan APL, (3) Alokasi 20% untuk petani dari kawasan hutan dan HGU, (3) Revitalisasi Kelembagaan petani kelapa sawit, (4) Peningkatan produktivitas/ pemberdayaan petani, 5). ISPO, 6). HCVF.
SPKS pada november 2018 melaksanakan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk Merumuskan peta jalan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Rakyat Selama Moratorium Sawit dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah nasional dan daerah, perusahan sawit, Asosiasi petani sawit, CSOs yang berfokus pada pemberdayaan petani sawit. peta jalan yang yang dihasilkan berfokus pada : (1) pemetaan petani sawit baik dalam kawasan hutan dan APL, (2) Penyelesaian legalitas petani dalam kawasan hutan dan APL, (3) Peningkatan SDM petani pada sisi BMP dan penyuluh dikabupaten, (4) Akses pendanaan petani sawit (5) pendampingan pada petani mencapai ISPO.
Dalam rangka untuk terus melakukan dukungan dari implementasi serta evaluasi kebijakan moratorium sawit pada sisi petani sawit sawit SPKS bermaksud mengadakan rapat persipan penilaian dari kemajuan 1 tahun moratorium sawit pada bulan nevember mendatang dengan mengundang pemangku kepentingan yang telah bekerja mensukseskan moratorium sawit mulai dari pemerintah nasional dan daerah, perusahan sawit, Asosiasi petani sawit, CSOs yang berfokus pada pemberdayaan petani sawit.
Kegiatan Worshop ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/16 September 2019
Waktu : 09.30 – 13.30 WIB
Tempat : Kantor SPKS Nasional Alamat: Jl. Bogor Baru No.17, Tegallega, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 ( Peta : http://bit.ly/2k64Fo7)
Kontak Iinformasi : info.spksnasional@gmail.com
