Kajian

Berbicara mengenai transformasi kelapa sawit, kita juga ikut dipaksa untuk membicarakan aspek politik, anggaran dan bisnis. Sebab tema-tema tersebut erat kaitannya dengan isu-isu kelapa sawit kekinian. Aspek politik akan memilihat rule of game dan koordinasi antara presiden, kementerian, provinsi, kabupaten bahkan hingga struktur pemerintahan paling kecil yakni desa. Anggaran akan melihat aspek daya dukung untuk perbaikan sebab tanpa anggaran semuanya akan terasa tidak berarti apa-apa. Sementara bisnis sawit adaah lingkup semuanya. Politik dan daya dukung anggaran tidak akan efektif karena politik sudah masuk dalam ranah bisnis sawit. Politik sebagai perangkat pelindung-pelindung bisnis bukan lagi rule of game yang baik untuk memperbaiki suatu keadaan yang tidak untungkan petani kecil. Sehingga politik, anggaran dan bisnis sawit yang tidak berpihak petani kecil, sengaja untuk dijadikan judul laporan pelaksanaan Inpres no 8 tahun 2018 ini untuk peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Selain itu juga, politik, anggaran dan bisnis, adalah merupakan suatu kesimpulan baik dalam melihat perkembangan Inpres no 8 ini sebab hingga saat ini belum ada lagi gaung yang meraung-meraung dalam ruang publik sebagaimana awal mula munculnya Inpres ini. Inpres no 8 tahun 2018 ini dinilai sebagai payung politik untuk memandu

semua kementerian, provinsi dan kabupaten untuk kerja-kerja-kerja. Namun kementerian, provinsi dan kabupaten perlu menafsirkannya dalam aspek legal formal yakni aturan turunan. Tanpa aturan hukum, payung politik itu hanya akan menjadi pencitraan dan tentunya perubahan akan lambat. Dampaknya adalah petani tidak akan mendapatkan manfaat apapun.

Laporan ini adalah laporan petani kelapa sawit yang sangat sederhana untuk melihat para pelaku terkait dalam ranah politik seperti peran mentri terkait, peran kabupaten dan melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dihasilkan. Hasil apa yang diwujud adalah terkait dengan penguatan SDM, pemetaan perkebunan rakyat dan fasilitasi legalitas, Revitalisasi kelembagaan, dan peremajaan sawit. Selain itu juga, ikut memotret Lembaga pendanaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk melihat kontribusi apa yang telah dibuat untuk mendukung hal-hal yang tersebut dalam Inpres. Beberapa point itu, erat kaitannya untuk perbaikan tata Kelola perkebunan rakyat yang cenderung dibicarakan banyak kalangan seperti; petani lemah, petani bodoh, petani ditikam tengkulak dan obyek pelaku bisnis skala besar. Laporan ini, mungkin jauh dari kata sempurna atau bahkan tidak sesuai dengan judul laporan ini. Namun ini merupakan cara pandang petani kelapa sawit melihat perkembangan yang telah dihasilkan oleh Inpres sawit presiden Joko Widodo itu.

Laporan lengkap dapat diakses : Moratorium sawit Politik, Anggaran dan Bisnis Sawit yang tidak berpihak petani kecil