Pekanbaru – Pemberdayaan masyarakat di sektor perkebunan dapat menjadi solusi mengurangi kemiskinan di sektor. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, upaya mengurangi kemiskinan di sektor perkebunan memerlukan pendekatan struktural.
“Tidak cukup dengan membentuk Dinas Perkebunan, tapi perlu adanya upaya struktural untuk mengurai persoalan kemiskinan itu. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” katanya singkat kepada Gatra.com, Senin (15/7).
Adapun kemiskinan di Riau menembus angka 500 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut sektor perkebunan turut andil menghadirkan kemiskinan itu. Ini terjadi lantaran fluktuasi harga komoditi Kelapa Sawit.
Pemberdayaan masyarakat kata Hijazi, dapat mengurangi ketergantungan petani tempatan terhadap naik turunya harga Sawit itu. Dia meyakini, penciptaan pendapatan alternatif di kalangan petani sawit dapat membentengi masyarakat dari kemiskinan.
“Selama ini kan mereka bergantung ke situ saja. Misalkan dengan upah mendodos sawit. Kalau ada pemberdayaan masyarakat, setidaknya akan muncul pendapatan alternatif. Jadi solusinya bagaimana mengurangi ketergantungan itu,”urainya.
Di sisi lain, Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung menyebut pihaknya saat ini memang sedang menggalakkan pemberdayaan di kalangan petani sawit. Tindakan tersebut untuk menghadirkan nilai tambah yang dapat diciptakan petani sawit saat mengelolah lahan kebun.
“Ini juga menjadi pekerjaan rumah Apkasindo, bagaimana kalangan petani memiliki sumber pendapatan alternatif sehingga sangat membantu saat harga sawit turun,” katanya.
Namun kata Gulat, selain membereskan “pekerjaan rumah” itu, pihaknya juga berharap pemerintah daerah ikut merespon usulan Apkasindo untuk melakukan sertifikasi di tingkat pengumpul Tandan Buah Segar (TBS).
“Pemberdayaan masyarakat itu bagus. Namun kita juga menanti niat pemprov untuk melakukan sertifkasi pedagang pengumpul buah sawit. Ini penting dilakukan lantaran menyangkut tata niaga Kelapa Sawit itu sendiri dan tata niaga ini turut andil memunculkan kemiskinan di kalangan petani. Sebab banyak petani menjual sawit ke pedagang pengumpul yang juga mengambil untung di situ. Alhasil rantai distribusi menjadi panjang. Inilah yang membikin harga sawit di tingkat petani menjadi tertekan,” katanya.
Untuk diketahui luas kebun sawit di Riau mencapai 4,4 juta hektar, sekitar 55 persen luasan itu adalah milik petani swadaya.
Sumber : gatra.com