Petani Butuh Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas atas perjalanan BPDPKS. Ketegasan itu dapat dilakukan dengan menata ulang Kelembagaan BPDP-KS menjadi sebuah badan sawit Indonesia yang independent dari intervensi elit, kementerian dan konglomerat.
Selanjutnya, Presiden perlu meminta BPK untuk melakukan audit BPDP-KS karena menggunakan uang Negara.
Secara bersamaan, Presiden perlu meminta KPK melakukan pemeriksaan untuk dugaan korupsi di tubuh BPDP-KS. Ini penting karena satu sen keuangan negara harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.
Jangan sampai niat baik Presiden untuk menyejahterakan petani kelapa sawit ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan hitam para pencoleng dana sawit.
Baca: Menyoal Eksistensi Lembaga Dana Sawit
Sumber: Kompas.com