English
Indonesia
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Indonesia, Mansuetus Darto pada hari Selasa (24/7) menuntut pemerintah untuk menetapkan harga terendah Tandan Buah Segar (TBS) bagi pembelian oleh pabrik, pada besaran Rp1.500 per kilogram (kg) agar petani dapat bertahan hidup dari komoditas ini.
“Kita minta Rp1.500 itu adalah ambang batasnya, kalau lagi krisis dan harga anjlok, ya itu tugas pemerintah untuk mensubsidinya agar bisa minimal mencapai ambang batas tersebut,” ujar Darto saat dihubungi Palm Scribe per telepon. Menurutnya, Rp1.500 adalah harga minimal bagi petani untuk menutupi biaya produksi dan menyisakan sedikit untuk keperluan sehari-hari petani dan keluarganya.
Darto mengungkapkan pada saat ini harga jual TBS adalah sebesar Rp800 – Rp1.060 per kg dan menurutnya pemerintah memerlukan stabilitas harga, termasuk dengan intervensi melalui subsidi, untuk mencegah gejolak krisis yang dialami oleh petani sawit saat ini.
“Keadaan ini disebabkan oleh kondisi pasar global, situasi lesu dan drop, kita ini kan masih bergantung ke pasar luar,” ujarnya kepada Palm Scribe setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan hari ini (24/7). Ia menambahkan bahwa ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina termasuk sebagai salah satu penyebab tertekannya harga.
SPKS menurut Darto, juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan petani yang berkebun sawit dalam kawasan hutan.
“Petani yang mengelola kurang lebih 4 hektar (ha) di dalam kawasan hutan dapat dibebaskan,” tulisnya dalam sebuah file presentasi SPKS yang dikirimkannya kepada The Palm Scribe hari Selasa (24/7).
Menyinggung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Darto mengatakan dalam presentasi SPKS tersebut bahwa dana yang dikelola lembaga ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani dengan maksimal untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia mereka, membangun, dan mendapatkan sertifikasi berkelanjutan.
“Dana ini harus dapat diakses dengan mudah oleh petani dengan tidak menggunakan prosedur yang berbelit belit,” ujar Darto dalam presentasinya tersebut.
Selanjutnya, Darto mengimbau pemerintah untuk menyusun roadmap yang akan memungkinkan petani kelapa sawit Indonesia menjadi lebih mandiri. Pemerintah, menurutnya, juga harus lebih gencar memperkenalkan contoh pembangunan berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh petani sawit Indonesia.
Diplomasi sawit yang dilakukan Indonesia di dunia internasional juga jangan sampai melupakan pihak dalam negeri dan harus bersifat terbuka. “Diplomasi yang salah, berakibat fatal bagi petani,” ujarnya.
Sebelumnya Darto juga mengakui bahwa kampanye hitam yang ada di pasar global, mengancam masa depan petani Indonesia karena berdampak terhadap penurunan harga dan juga menghimbau pemerintah untuk dapat cepat menyelesaikan permasalahan sawit di dunia internasional.
Kontak Informasi :
Sabarudin : 085398995217
Sabarudin.spks@gmail.com
