Nasional

SPKS Minta Pemerintah Bentuk Direktorat Khusus Pembangunan Sawit Berkelanjutan

Jakarta- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah segera membentuk direktorat khusus pembangunan sawit rakyat berkelanjutan serta melakukan reformasi terhadap tata kelola dan struktur kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar mengakomodir perwakilan petani.

Hal itu di sampaikan dalam unjuk rasa di depan kantor Kementerin Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 22 Oktober 2021. Dalam tuntutannya, SPKS meminta Pemerintah melakukan reformasi terhadap tata kelola dan struktur kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengakomodir perwakilan petani dan segera membentuk direktorat khusus pembangunan sawit rakyat berkelanjutan.

“Kami juga meminta BPK dan KPK harus mengaudit dan menelusuri penggunaan dana. Ke depan kami menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran BPDPKS ke publik,” kata  Mansuetus Darto, Sekretaris Jenderal SPKS dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (22/4).

Darto juga mengatakan, alokasi dana sawit seharusnya tidak mendiskriminasi petani. Kami mengajukan, perbandingan luas areal sawit seharusnya menjadi indikator dalam alokasi penggunaan sawit beserta tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan.

Selain itu, petani menuntut agar dana hibah seharusnya dinaikan menjadi Rp 50 juta agar dapat mencukupi beban petani di masa replanting dan sawit yang belum berproduksi. Ini salah satu solusi kebijakan affirmatif pemerintah untuk petani.

“BPDPKS harus segera merealisasikan pembiayaan untuk Sapras melalui pembangunan Mini Mill (Pabrik Mini) untuk petani yang sudah dijanjikan Jokowi. Selain itu dana sawit harus diarahkan pada persoalan seperti infrastruktur, dan lain-lain,” tambahnya.

Terkait kenaikan pungutan CPO oleh BPDPKS, lanjut dia, SPKS meminta agar kebijakan itu dibatalkan, karena merugikan petani. Di tengah pandemi,kata dia, pemerintah perlu melindungi rakyatnya.

SPKS, kata dia, meminta pemerintah harus segera membuat aturan tata niaga dan rantai pasok biodiesel yang melibatkan petani dengan jalan kemitraan bersama koperasi petani pekebun swadaya SPKS juga menilai, kebijakan Kementerian Keuangan menaikkan pungutan yang disesuaikan dengan harga CPO internasional kurang tepat. Potongan hingga mencapai US$250/ton itu membuat petani tidak akan menikmati harga buah sawit yang lebih baik.

Sebab, potongan itu merugikan petani sekitar Rp 500-700/ kg TBS. Dia pun meminta Biodiesel sebaiknya tidak disubsidi. 'Kami pun berharap BPDPKS menjadi lembaga yang mandiri,” pungkasnya.

Sumber: investor.id