English
Indonesia
JAKARTA – Konsep pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, selain terdapat keberhasilan, juga masih ditemukan koperasi atau petani kelapa sawit yang terlibat konflik dan masalah dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan oleh SPKS di lapangan.
Dalam penelitian SPKS dan IHCS tahun 2016, menunjukkan bahwa petani pekebun swadaya atau mandiri muncul sebagai bentuk kritik atau kekecewaan terhadap praktik kemitraan usaha perkebunan, namun ada yang muncul justru ketika kemitraan usaha perkebunan dipandang menguntungkan.
Akan tetapi tetap menimbulkan dampak yang berbeda antara petani pekebun peserta kemitraan dengan petani pekebun swadaya atau mandiri, khususnya dalam penentuan harga TBS. Disisi yang lain masalah deforestasi dan alih fungsi gambut oleh petani kelapa sawit erat kaitannya dengan skema kemitraan usaha perkebunan yang tidak adil.
Seperti banyak petani plasma yang lari keluar dan menjual kebun kebun plasma mereka dan lebih memilih membangun kebun mandiri di luar skema. Sutrisno Badri dan Sumargana, dalam penelitiannya tentang PIR-Plasma menunjukkan terdapat ketergantungan dalam pengolahan TBS yang bersumber dari petani plasma oleh perusahaan inti, sehingga posisi tawar antara lembaga petani plasma dan perusahaan inti tidak seimbang .
“Ini diperkuat juga dengan temuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memberikan penilaian tentang Kemitraan Usaha dalam sektor perkebunan sawit salah satunya adalah kinerja kemitraan dengan pola PIR yang selama ini terjadi menunjukkan posisi tawar pekebun tidak sebanding dengan perusahaan inti (unequal bargaining power),” katanya dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT.
Berangkat dari pengalaman dan temuan dalam berbagai penelitian selama ini, maka diperlukan suatu pembaharuan ke depan terkait dengan model kerjasama kemitraan, SPKS mengadakan FORUM MULTI PIHAK dengan harapan bahwa seluruh peserta forum mewakili beragam organisasi, lembaga dan individu dengan kepentingan dan perhatian dan konsen yang sama terhadap isu dan permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit, secara khusus tentang hubungan kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
Peserta dalam forum ini mampu memberikan kontribusi masukan untuk memperkaya identifikasi kerangka pikir, stategi implementasi yang dibutuhkan dalam pelaksanan kerjasama dan agar meningkatkan output pada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk pengingkatan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara petani perusahaan dalam sektor kelapa sawit.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dalam sambutanya mengatakan, forum ini untuk mencari solusi persoalan pada perkebunan di kabupaten pelalawan, kita terus mendorong dialog dengan berbagai pihak untuk menuju perkebunan yang adil dan berkelanjutan. “Salah satu konsen kabupaten pelalawan melalaui visi dan misi bupati pelalawan adalah bagaimana perkebunan kecil/rakyat di dorong untuk maju kedepanya untuk itu pemerintah terus membuat kebijakan yang akan membantu petani, salah satunya adalah pengadaan bibit sawit gratis kepada petani kecil,” katanya.
Ketua SPKS, Darto, mengungkapkan persoalan sekarang adalah bagaimana membangun contoh terbaik di petani sawit mandiri terutama terkait dengan pengelolaan sawit yang adil dan berkeadilan sosial. “saat ini belum ada titik temu antara perusahaan dan petani mandiri misalnya terkait dengan penjualan buah petani selalu di tengkulak, sementraa perusahaan di sekitarnya belum menerima nah kami ingin ada titik temu untuk itu forum seperti ini kami gagas menghadirkan petani, pemerintah dari tingkat pusat, daerah sampai desa,” tandas Darto. (T2)
