English
Indonesia
JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani dengan industri biodiesel nasional.
Hal tersebut agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, terutama dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit. Dalam kemitraan tersebut, para petani swadaya perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.
Menurut Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2015 belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit. Meski tujuan awal program itu untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel, hingga kini kemitraan itu belum terealisasi merata.
Riset SPKS di Riau menunjukkan, para petani di provinsi itu belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel, mereka masih menjual sawitnya kepada tengkulak atau bukan langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten. “Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin.
SPKS menekankan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal itu lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.
Produktivitas petani sawit kini masih rendah, sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha) per tahun atau jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per ha per tahun. “Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.
Sabarudin menjelaskan hal itu dalam diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Agar visi itu benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit, peran para petani swadaya tak bisa diabaikan. “Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” tandas dia.
Keterlibatan petani swadaya juga penting demi menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Penguasaan 40% atas lahan sawit adalah angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran petani swadaya. Jika mereka tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan.
Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret membantu perekonomian rakyat kecil. Sebab, mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan. Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.
Saling Berkolaborasi
Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menjelaskan, pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lain, termasuk perusahaan sawit dan petani.
Pemerintah bersama pihak-pihak terkait itu sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif guna mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya dari kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen. “Produksi biodiesel sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utama, sehingga peran petani plasma dan swadaya sangat penting. Kemitraan petani-perusahaan harus terus dipacu agar program biodiesel tidak hanya sukses di sektor industri, tapi juga bermanfaat langsung bagi petani sawit,” tandas Edi.
Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani berkomitmen mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai kepentingan petani. Dia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung ke petani sawit.
Ke depan, kata dia, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perisai Prabowo serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani. “Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk," ujar Kailani.
Artiket ini pernah di muat di : https://investor.id/business/377872/spks-dorong-aturan-yang-wajibkan-kemitraan-petani-sawitindustri-biodiesel/2
