English
Indonesia
JAKARTA (Lampost.co) — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajak seluruh pemangku kebijakan serius merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk para petani serta berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi.
“Karena deforestasi justru bertentangan dengan komitmen moratorium sawit yang disampaikan Presiden Jokowi,” kata Ketua SPKS, Mansuetus Darto, dalam acara Rembuk Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia: Bergotong-royong untuk Moratorium Sawit yang diadakan di Redtop Hotel Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Merujuk pada kebijakan moratorium Presiden Jokowi itu, kata Darto, semua pihak harus memiliki komitmen sama untuk mel melaksanakannya.
Mereka juga meminta Presiden bersikap tegas kepada pelaku deforestasi karena akan mengganggu arah bisnis sawit ke arah sawit yang berkelanjutan dan merugikan petani yang sudah berpraktek secara lestari.
Selain itu, Daro juga meminta kepada presiden segera memutuskan nasib tiga juta petani yang menghidupi 17 juta penduduk Indonesia itu untuk segera bermitra dengan pabrik-pabrik sawit skala besar dan pabrik yang tidak memiliki kebun.
“Dengan cara itu, petani swadaya bisa lebih baik nasibnya,” tandas Darto.
Menurut Darto, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini, hingga mencapai Rp500 per kg, disebakan beberapa hal, termasuk adanya pungutan sebesar US$50 CPO untuk program B20, over produksi, dan demand berjalan di tempat.
Selain itu, disebabkan adanaya penurunan harga komoditas nabati lainnya, tata kelola pembelian TBS petani yang tanpa pengawasan bagi pembeli pihak ketiga, dan moratorium hutan dan perbaikan tata kelola lahan selama 10 tahun terakhir yang tidak dijalankan secara serius.
Untuk itu, dia meminta dalam rembuk nasional petani kelapa sawit Indonesia semua pihak bergotong-royong merumuskan suatu kebijakan yang berpihak dan berkolaborasi untuk perbaikan tata kelola dan pemberdayaan petani sehingga bermanfaat besar bagi para petani sawit kita.
“Presiden harus hadir mengatasi problem-problem mendasar petani kelapa sawit Indonesia, karena sudah lama dibiarkan,” kata Darto.
Sumber : http://www.lampost.co/berita-spks-ajak-pemerintah-perhatikan-petani-sawit.html
