Kerja SPKS

SPKS Aceh Utara Memperkuat Lembaga Petani

Penguatan kelembagaan petani manjadi fokus bagi para anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), lantaran pembangunan kelembagan tani yang kuat bakal menjadi salah satu syarat dalam upaya memperbaiki tatakelola kelapa sawit berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan sawit rakyat kearah sawit berkelanjutan.

Langkah ini sesuai dengan beberapa kebijakan nasional yang telah diterbitkan, seperti Inpres No. 6 Tahun 2019, tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020, tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, serta percepatan program nasional peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kebijakan nasional ini membutuhkan dukungan kelembagaan petani yang kuat, supaya bisa terlaksana dengan baik di lapangan, baik itu kelompok tani maupun koperasi- koperasi perkebunan kelapa sawit.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Aceh Utara, Abu Bakar mengatakan, saat ini pihaknya sedang berfokus pada pendampingan pembangunan kelembagaan tani, Kelompok tani dan Koperasi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Langkahan, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya dan Kecamatan Pirak Timu, di Kabupaten Aceh Utara.

“Sudah ada 1 Koperasi Produsen Perkebunan Berkat Bunga Damai dan 9 Kelompok Tani diantaranya, Kelompok Tani Jaroe Di Ateuh, Gapoktan Bunga Damai, Gapoktan Makaryo Damai, Kelompok Tani Kayee Jameun, KUD Tani Jaya Kayee Jameun, Gapoktan Bunga Seroja, Kelompok Tani Langkah Maju, Kelompok Tani Alue Bendera Dan Kelompok Tani Rimba Pirak, yang saat ini telah di bentuk dan didampingi,” katnya kepada InfoSWIT, Selasa (3/1/2022).

Selanjutnya melalui kelembagaan yang telah ada terebut SPKS Aceh Utara memberikan pendampingan seperti pelatihan kelembagaan tani, pelatihan Good Agricultural Practice (GAP) pengelolaan kebun serta mendorong kemitraan, selain itu juga membantu petani untuk bisa mengakses program pemerintah seperti program PSR dan juga sertifikasi ISPO melalui dukungan dari BPDPKS.**

Sumber : Share