English
Indonesia
Banyuasin,Ribuan hektare lahan sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akan diverifikasi dengan metode “Verified Source Area” untuk memastikan area yang digunakan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan, upaya itu juga untuk melawan kampanye hitam terhadap industri sawit nasional oleh beberapa negara Eropa yang mengatakan perkebunan sawit Indonesia telah merusak hutan (deforestasi).
Baca Juga : Pemkab Muba Matangkan Rencana Pendirian SMK Kelapa Sawit
“Jika lahan sudah terverfikasi, dampaknya diharapkan positif dan bisa mendongrak harga di tingkat petani,” kata dia di Sekayu, Selasa (12/2).
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan menjalankan program peremajaan sawit di 7.500 hektare lahan yang menjadi proyek percontohan di Indonesia pada 2017. Kemudian pada 2019 ditambah seluas 5.000 hektare.
Upaya menerapkan metode VSA ini juga bagian dari komitmen Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di perkebunan sawit.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Sumatera Selatan meminta semua pihak untuk bekerja sama dan bersinergi dalam melawan kampanye hitam negara-negara Uni Eropa terhadap produk ekspor utama Indonesia, minyak sawit mentah (CPO).
Ketua Gapki Sumsel Harry Hartanto mengatakan jika kampanye hitam itu terus menerus terjadi maka lambat laun dipastikan akan mempengaruhi harga di tingkat petani.
“Tujuan dari kampanye hitam ini tak lain agar produk sawit Indonesia ini tidak masuk ke negara mereka (negara Eropa) karena mereka ingin menjual produk sendiri yakni biji matahari dan minyak kedelai,” kata Harry.
Data Kemendag menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemasok utama kebutuhan CPO ke Eropa. Setiap tahun rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Eropa mencapai 3,5 juta ton sedangkan kebutuhan CPO Eropa mencapai 6,3 juta ton. Sedangkan, Malaysia di tempat kedua dengan nilai ekspor mencapai 1,5 juta ton.
Menurut Harry, jika pengurangan serapan terjadi maka dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional karena perkebunan sawit Indonesia sebagian besar dimiliki rakyat.
Selain itu ekspor minyak sawit ini terbukti telah memberikan sumbangan besar kepada cadangan devisa negara.
Sumber : https://law-justice.co
