English
Indonesia
PANGKALANKERINCI – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) menggelar pelatihan BUMDesa di Pangkalan Kerinci, Senin (25/09/2017).
Kegiatan berlangsung selama dua hari itu diikuti perwakilan empat desa yakni Kiap Jaya, Muda Setia, dan Simpang Beringin dan lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang, Pelalawan.
Peneliti FPPD, Syaharul mengatakan, materi pelatihan memberi pengetahuan mengenai pentingnya BUMDesa sebagai lembaga ekonomi di desa sesuai mandat UU Desa. Selain itu BUMDesa juga sebagai lembaga ekonomi yang berkontribusi langsung kepada desa serta penguatan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut Syaharul mengatakan, kegiatan pelatihan BUMDesa merupakan kelanjutan dari tahun 2016 yang lalu. Saat itu Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) Bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) menjelaskan, ada beberapa faktor sektor perkebunan sawit tidak memberi kontribusi langsung bagi kualitas hidup masyarakat.
Pertama, perkebunan sawit tidak terintegrasi dalam tata kelola desa, perkebunan sawit skala besar tidak bersentuhan dengan tata kelola di desa, sehingga pertumbuhannya hanya berdampak terbatas kepada pihak-pihak yang mengusahakannya.
Kedua, sektor sawit menumbuhkan budaya dan perilaku baru yang membuat warga sangat tergantung kepada sawit. Akibatnya pemenuhan kebutuhan hidup yang sebelumnya dipasok melalui sistem multi-kultur kemudian berubah ke pola mono-kultur dan tergantung pada tingginya biaya sarana produksi karena sistim monokultur harus menggunakan pola input luar tinggi, terutama untuk kebutuhan dasar sampai tersier.
Ketiga, terjadi gap akibat perubahan gelagat perdagangan sawit global dengan orientasi perkebunan sawit di Indonesia. Kondisi ini meletakkan petani sawit di posisi dengan daya tawar tidak memadai karena tuntutan pasar yang bertumpu pada kulitas produk menjadi beban bagi petani mandiri yang sehari-hari pola produksinya baru pada standar pemenuhan ekonomi keluarga.
Syaharul peneliti FPPD melanjutkan, untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, SPKS dan FPPD merekomendasikan adanya Desa Sawit Berkelanjutan. Gagasan ini bisa diwujudkana melalui jalan mengintegrasikan kegiatan perkebunan sawit ke dalam tata kelola desa (mendesakan sawit). Gagasan ini sesuai dengan semangat UU Desa terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui program ini FPPD dan SPKS bermaksud menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui upaya merintis Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama) di Kabupaten Pelalawan.
Mansuetus Darto ketua SPKS menjelaskan, inisiasi BUMDesa Bersama dianggap sebagai jalan yang sangat memadai untuk mengatasi keterputusan relasi antara perkebunan dengan desa. Selain itu dengan BUMDesa Bersama merupakan jalan tepat untuk konsolidasi potensi dan aset beberapa desa sampai pada derajat kelayakan usaha di sektor perkebunan sawit karena BUMDesa Bersama konsolidasi aset memberi keleluasaan mendirikan unit usaha dengan skala kelayakan usaha dan bisa berdampak lebih luas terhadap desa dan masyarakatnya.
Lanjut Darto, BUMDesa Bersama juga penting dipahami sebagai langkan memperkuat konsolidasi warga, dalam konteks petani mandiri untuk berserikat dan memperjuangkan kepentingannya di sektor perkebunan sawit. BUMDesa Bersama juga menjadi jalan untuk mewujudkan sarana produksi secara mandiri guna menjamin terjadinya transformasi pada perkebunan sawit misalnya selama ini dari penjual bahan mentah menjadi produsen bahan setengah jadi nantinya.
Kami berharap juga di Pelatihan ini akan menghasilkan komitmen bersama untuk memulai proses inisiasi pendirian BUMDesa Bersama sebagai rencana tindak lanjut. (*)
