English
Indonesia
Pontianak– Ratusan petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam pertemuan Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) yang berlangsung di Hotel Aston Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 27-28 November 2019 ini dihadiri lebih dari 300 petani sawit dari seluruh Indonesia ini bernaung di bawah Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir), SerikatPetani Kelapa Sawit (SPKS), Sawitku Masadepanku (Samade) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).
Dalam pertemuan tersebut dibahas lima agenda penting antara lain,kepastian sertifikasi lahan petani sawit, Replanting dan penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang membahas persoalan harga sawit di tingkat petani serta persoalan lainya menyangkut permasalahan yang dihadapi petani sawit di Indonesia.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuteus Darto mengatakan,” dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa permasalahan penting untuk kemajuan petani kelapa sawit antara lain, mendesak agar Pemerintah segera menandatangani Inpres tentang ISPO agar segera, sebagai payung hukum, serta implementasi untuk perbaikan tatakelola sawit di Indonesia. Selanjutnya, petani sawit juga meminta agar Pemeintah memiliki terobosan baru dalam pembuatan sertifikat gratis bagi para petani sawit mandiri, karena saat ini hampir seluruh petani sawit mandiri belum memiliki SHM kebun sawit mandirinya.
“Para petani juga mengeluhkan sulitnya para petani sawit dalam mengajukan dana peremajaan. Dana replanting sebesar 40 miliar untuk peremajaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), saat ini lebih mengutamakan program biodiesel daripada program replanting untuk peremajaan kebun sawit yang bisa memakan waktu satu tahun dalam proses pencairan dananya.”kata Mansuteus Darto.
Ditengah gencarnya Pemerintah untuk mengoptimalkan peran komoditas kelapa sawit bagi perekonomian ternyata masih ada sejumlah kendala yang dihadapi petani sawit, mulai dari rendahnya harga sawit hingga minim infrastruktur. #tvOneNews
Menurut Ketua ASPEKPIR Sutiyono,”rendahnya harga yang diperoleh petani sawit saat ini dipengaruhi oleh kwalitas hasil kebun sawit masyarakat. Meskipun dalam peraturannya telah berubah, tidak ada perbedaan antara harga kebun sawit mandiri maupun perusahaan, tapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan yang mau menaati Permentan tentang perubahan harga sawit,”Ujarnya.
Ketua SAMADE Tolen mengatakan,” jika pemerintah tidak akan meninggalkan dan menjerumuskan petani. Selama ini sumbangsih dari petani sawit hampir 40% dananya yang dikutip oleh BPDPKS, namun kenyataanya para petani sawit selama ini seperti ditelantarkan,”ucapnya.
Menurut Ketua DPP APKASINDO bidang koperasi dan UMKM Sahril mengatakan,”lebih dari 3 juta nasib petani sawit swadaya dan mandiri yang harus diperjuangkan. Selama ini banyak ketimpangan yang terjadi dalam tataniaga dan pengelolaan sawit, sehingga para petani sawit hanya menerima 50% dari harga yang ditetapkan. Misalnya dari harga 1.500 rupih yang ditetapan, petani hanya menerima sekitar 800 rupiah saja,ini sangat menyedihkan.”Ujarnya.
