SPKS Program Biodiesel Ancam Alih Fungsi Lahan? Libatkan Petani Sawit dalam Rantai Pasok>

Program Biodiesel Ancam Alih Fungsi Lahan? Libatkan Petani Sawit dalam Rantai Pasok

  • Program biodiesel ini dinilai tanpa peta jalan jelas, dan belum melibatkan petani dalam rantai pasok. Pengembangan program ini juga hanya fokus pada produk hilir belum memperhatikan serius sektor hulu atau sumber sawit. Muncul ancaman, alih-alih tekan emisi malah berpotensi lebih tinggi dari kala pakai solar atau fosil.
  •  Tirza Pandelaki, Manajer Program dan Kemitraan, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengatakan, petani justru tak mendapatkan keuntungan apapun dari program biodiesel pemerintah. Kalau pemerintah mau mensejahterakan petani, seharusnya memasukkan petani swadaya atau pekebun mandiri dalam rantai pasok industri biodiesel.
  •  Ricky H Amukti, Manajer Riset Traction Energy Asia, mengatakan, dalam penetapan bauran biodiesel ini, Indonesia dan pemerintah hanya fokus pada kuota tetapi belum ada peta jalan (roadmap) jelas. Kondisi ini bisa memicu defisit ketersediaan minyak sawit dan bisa berujung alih fungsi lahan atau hutan.
  •  Penggunan tandan buah segar sawit petani, bisa mengurangi emisi keseluruhan proses produksi biodiesel. Riset Traction Energy Asia pada 2019 memperlihatkan, emisi perkebunan petani lebih rendah dari emisi perkebunan besar.

 

Pengembangan biodiesel terus pemerintah jalankan dan dinilai belum melibatkan petani rakyat dalam rantai pasok industri ini. Program ini jalan juga dinilai tanpa peta jalan jelas dan hanya fokus pada produk hilir belum memperhatikan serius sektor hulu atau sumber sawit hingga alih-alih tekan emisi malah berpotensi lebih tinggi dari kala pakai solar atau fosil.

Tirza Pandelaki, Manajer Program dan Kemitraan, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengatakan, petani justru tak mendapatkan keuntungan apapun dari program biodiesel pemerintah.

Kalau pemerintah mau mensejahterakan petani, katanya, seharusnya melibatkan petani dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah juga perlu memasukkan petani swadaya atau pekebun mandiri dalam rantai pasok industri biodiesel. Para petani sawit, katanya, memerlukan payung hukum dan jaminan pasar untuk melindungi mereka.

Selama ini, banyak petani jual panen mereka kepada tengkulak. Jadi, kata Tirza, sangat penting membantu petani swadaya. Kalau progam biodiesel pemerintah ini menerima pasokan petani, katanya, bisa membantu mereka.

Selama ini, katanya, klaim pemerintah bahwa biodiesel berdampak pada harga tandan buah segar petani, tak terlihat.

Dia menekankan, harus ada tanggung jawab perusahaan dalam keberlanjutan kerjasama dengan petani dalam rantai pasok biodiesel.

“Biodiesel harusnya terhubung dengan industri hulu. Perusahaan harusnya mengambil pasokan langsung dari petani di sekitar,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Mongabay dan Journalist Learning Forum, pertengahan Oktober lalu.

Berdasarkan UU Perkebunan, katanya, prioritas penggunaan dana BPDP-KS untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan dan sarana prasarana.

Kalau melihat alokasi dana, kata Tirza, dengan himpunan selama 2015-2019 sebanyak Rp47,28 triliun, sebesar 89,86% atau sekitar Rp30,2 triliun untuk insentif biodiesel.

“Dengan situasi COVID-19, negara menyuntik dana biodiesel Rp2,7 triliun dan sedang meminta insentif lebih lanjut,” katanya.

Data Kementerian Pertanian, luas kebun sawit Indonesia 16,3 juta hektar dengan perkebunan swasta 8,8 juta hektar serta kebun perusahaan negara 700.000-an hektar. Petani swadaya sekitar 6,7 juta hektar.

Dari jumlah petani swadaya, kata Tirza, seharusnya para petani jadi prioritas. “Bukan terkonsentrasi pada segelintir konglomerat sawit.”

Konglomerat sawit yang dimaksud Tirza, salah satu Wilmar Group. Dalam pengembangan B20, Wilmar Group memperoleh pasokan dari 83 perusahaan sawit dari 32 grup.

SPKS menemukan, dari semua pemasok ke Wilmar, ada 19 perusahaan dalam lima grup asal Malaysia dan satu asal Srilanka.

SPKS mempertanyakan pasokan yang diambil dari perusahaan asal negara lain sementara banyak petani swadaya kesulitan menjual hasil kebun dengan harga baik.

Pemerintah, katanya, harus serius meningkatkan produktivitas petani baik dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan. Juga, pendampingan praktik perkebunan yang baik dan tepat bagi petani, maupun akses terhadap ketersediaan benih unggul.

Produktivitas, meliputi intensifikasi pertanian dengan benih, peremajaan dan sarana prasarana yang presisi untuk kebutuhan petani.

“Petani butuh benih berkualitas, pupuk, kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan juga untuk peningkatan kapasitan dan lain-lain,” katanya.

SPKS meminta, presiden meninjau ulang BPDP-KS sebagai lembaga independen dan tak terkooptasi konglomerat sawit.

“KPK dan BPK juga perlu audit lembaga ini dan penerima dana subsidi sawit, karena diduga merugikan negara,” katanya.

Mana peta jalan? Defisit CPO picu ekspansi

Penetapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel, kata Ricky H Amukti, Manajer Riset Traction Energy Asia, terlihat dari Permen ESDM No 12/2015 soal penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar babati (biofuel) sebagai bahan bakar lain.

Di sana, ada soal penetapan kewajiban minimal pemanfataan biodiesel (B100) sebagai campuran bahan bakar minyak.

Sayangnya, kata Ricky, penetapan ini, Indonesia dan pemerintah hanya fokus pada kuota. Dia bilang, belum ada peta jalan (roadmap) jelas.

“Mereka terapkan tahapan 15%, 20% itu kuota, roadmap menuju kuota berapa persen itu gak ada,” katanya.

Dengan tak ada peta jalan jelas, katanya, terancam alami defisit minyak sawit. “Kita sekarang ada masa B30, mulai [terapkan] 2020, jika terus dilakukan akan alami defisit pada 2023.” Dia bilang, kalau terus terakumulasi maka pada 2025, Traction memperkirakan akan ada defisit sekitar 34 juta ton.

Padahal, katanya, kalau melihat pemerintah membuat kebijakan biodiesel ini untuk menyerap pasokan minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) karena terjadi produksi berlebih (over supply). “Jadi, bisa jadi bumerang kalau bauran terus naik [tak ada peta jalan], dari over supply jadi defosit.”

Mengantisipasi defisit, perlu penanaman kembali kebun-kebun sawit yang sudah tak produktif dengan perkiraan seluas 3,4 juta hektar. “Kalau tak replanting tak jalan, potensi alih fungsi lahan,” kata Ricky.

Kalau sampai terjadi alih fungsi lahan, katanya, emisi biodiesel secara analisis daur hidup (life cycle analysis/ LCA), jauh lebih tak ramah lingkungan dibading energi solar dan fosil.

Traction kajian gunakan LCA, dengan melihat proses perhitungan emisi dari produksi awal—kalau sawit dari mulai tanam sampai jadi biodiesel.

“Kenapa kita hitung ini, karena perencanaan pemerintah sebutkan bidosel ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan itu harus bisa hitung dari produk produksi sampai konsumsi.”

Dengan kondisi ini, katanya, guna mengurangi alih fungsi lahan, salah satu cara dengan mengoptimalkan potensi dari petani swadaya.

Potensi lahan petani, katanya, 40% total luas perkebunan sawit di Indonesia tetapi hingga kini belum memperoleh manfaat dari program bidosel. Kalau petani swadaya masuk rantai pasok sawit biodiesel, katanya, bisa membantu perekonomian rakyat kecil.

Pelibatan petani swadaya juga sejalan dengan semangat awal pengembangan biodiesel pada 2006. Kala itu biodiesel, katanya, dibangun dan dibentuk sebagai tim percepatan dan pembangunan.

“Kalau libatkan petani swadaya dan masuk dalam rantai pasok, akan tingkatkan kesejahteraan, kurangi kemiskinan sekaligus tekan alih fungsi, deforestasi dan hindari buka hutan alam,” katanya.

Dengan gunakan tandan buah segar sawit petani, kata Ricky, juga bisa mengurangi emisi keseluruhan proses produksi biodiesel.

Sumber https://www.mongabay.co.id/