JAKARTA – Para petani kelapa sawit di Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Barat, sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk bisa segera mengatasi beragam masalah yang selama ini dihadapi mereka di lapangan.
Dikatakan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Seruyan, Arif Mansur Rosyadi, faktanya di lapangan petani sampai saat ini masih menghadapi beberapa masalah besar, misalnya pertama, terkait masih sulitnya petani dalam menyelesaikan kendala mengenai legalitas lahan. Terlebih untuk di wilayah Seruyan masih ada kebun sawit rakyat yang masuk dalam kawasan hutan.
“Padahal pemerintah sangat mendorong sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bisa diperoleh petani sawit, bila masalah tersebut belum mendapatkan solusinya bakal menghambat program ISPO untuk petani,” katanya dalam Webinar bertema “Peningkatan Produktivitas & Upaya Mengatasi Buah Trek Pada Perkebunan Sawit Rakyat, yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu (30/9/0202).
Lebih lanjut tutur Arif Mansur, kendala lainnya ialah terkait masalah harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit untuk petani sawit swadaya yang kerap lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan Dinas Perkebunan setempat. Bila kondisi ini tiak segera diatasi akan berdampak pada pendapatan petani yang sangat rendah dan memengaruhi kegiatan operasional perawatan kebun sawit milik masyarakat.
Hal Serupa diungkapkan Ketua SPKS Kotawaringin Barat, Jaka Suherman, bahwa kendala petan sawiti di Kotawaringin Barat tidak jauh berbeda dengan petani sawit yang berada di Seruyan. Sebab itu, kata Jaka, butuh dengan cepat dicarikan solusinya untuk petani sawit swadaya tersebut.
Jaka juga menyinggung mengani dukungan pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), lantaran selama ini petani sawit swadaya yang sangat membutuhkan dukungan pendanaan tersebut masih belum banyak tersentuh.
Termasuk mendorong penggunaan dana sawit lebih diutamakan untuk program-program yang mendukung peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan petani. “Sebaiknya dibuka skim subsidi untuk rantai pasok yang bisa diberikan kepada petani yang lebih tepat, keuntungan cara demikian selain pemerintah memperoleh data petani sawit swadaya yang lebih sahih, juga petani memperoleh manfaat secara langsung,” tandas dia.
Sumber : infosawit.com