English
Indonesia
Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Liputan6.com, Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Research and Technology Centre (RTC) Pertamina mampu mengembangkan produk B100. Produk ini merupakan bahan bakar alternatif yang 100 persen dari minyak nabati.
Sayangnya, produk yang cukup inovatif ini ternyata mendapat kritik karena tidak memiliki kerangka acuan jangka panjang. Oleh sebab itu pengembangan bahan bakar nabati tersebut sia-sia
"Kami pernah melakukan audiensi dengan pemerintah untuk mengetahui roadmap program B100 ini, tapi jawabannya mereka masih belum ada," kata Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti dalam Media Briefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Dia menyadari program yang dibuat pemerintah kerap berubah dalam satu atau dua tahun tergantung kondisi dan kebutuhan. Namun dia menyayangkan program mencari alternatif bahan bakar ini tidak memiliki kerangka acuan dalam penerapannya nanti.
"Ini program B100 yang beradaptasi dengan keadaan. belum ada roadmap yang jelas," kata dia.
Program B30 Potensi Defisit CPO di Indonesia
Sebaliknya, Ricky menilai produk ini berpotensi akan membuka keran impor kelapa sawit karena Indonesia kekurangan bahan dasarnya. Sebab dalam merealisasikan program B30 saja, pemerintah berpotensi mengalami defisit bahan baku kelapa sawit pada tahun 2023.
"Pakai B30 saja kita defisit apalagi pakai D100," kata Ricky.
Dalam perhitungannya, pada skenario program B30 direalisasikan pada tahun 2020 maka akan terjadi defisit pada tahun 2023 dengan kebutuhan 34,9 juta ton CPO. Skenario berikutnya , jika realisasi program B30D20 dilakukan pada tahun 2023 maka pada tahun yang sama defisitnya mencapai 92,98 juta ton CPO.
Kemudian pada skenario penerapan B30D20 pada tahun 2021 maka, defisit yang terjadi diperkirakan 119,1 juta ton CPO. Di skenario terakhir jika B30D20 dan A20 pada dilakukan pada tahun 2021 maka defisit di tahun tersebut yakni 122,68 juta ton CPO.
Dari hasil hitungan tersebut, Ricky menilai sebaiknya program D100 sebaiknya ditunda dan dilakukan evaluasi lebih dulu. Sebab masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan sebelum memproduksi dan diterapkan secara massal.
"Masih banyak PR-nya, dari ekonomi, lingkungan dan sosial. Baiknya pemerintah rem dulu," kata dia.
Apalagi program ini tidak terlihat keberlanjutannya. Dari sisi ekonomi pun program ini belum menghasilkan keuntungan.
"Agak aneh kalau mau dibilang program keberlanjutan, ini harus dilihat lagi," singkatnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
