Jakarta, 30 juni 2021, Saat ini tercatat sudah 110 tahun industry sawit Indonesia berkembang, tetapi masalahnya Koperasi-koperasi petani sawit belum didukung secara serius agar bisa mencapai kemandirian dan bisa menjadi sebuah badan usaha yang menjadi tumpuan sawit rakyat dalam pengelolaan sawit secara nasional, dengan tidak ada perhatian pada koperasi-koperasi petani ini akibatnya petani sawit swadaya tidak terkoneksi dengan industry pengolahan sawit dan bahkan petani sawit swadaya tetap tetap saja menjual buah sawitnya kepada tengkulak dengan kerugian sekitar 30 persen dari harga yang harusnya di terima.
Mansuetus Darto Sekjen SPKS Nasional mengatakan kondisi ini harus menjadi evaluasi dari pemerintah, selain itu juga mendesak pemerintah agar pembangunan industry kelapa sawit nasional berbasis “gotong royong” yang bertumpu pada pemberdayaan petani sawit rakyat melalui koperasi sawit, Pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan pasar dalam negri dan penggunaan teknology informasi (Bigdata) dan akses keuangan yang mudah dan memadai bagi petani sawit, ini disampaikan dalam diskusi online yang diadakan oleh Auriga dengan tema industrialisasi sawit ansional realitas dan tantangan pada tanggal 30 juni 2021.
SPKS juga menilai tidak ada roadmap sawit nasional yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah agar bisa menjadi panduan Bersama pelaku sawit termasuk koperasi-koperasi petani dalam membangun sawit nasional, akibatnya sawit nasional sekarang ini tidak ada ekosistem yang saling mendukung perusahan swasta tidak ada kemitraan dengan koperasi-koperasi petani. Saat ini misalnya program industry biodiesel sawit yang di bangakan oleh pemrintah belum belum melibatkan petani sawit sebasai suplay bahan baku melalui kemitraan perusahan dan petani sawit swadaya.
Mansuetus darto meminta pemerintah agar petani sawit didukung untuk memiliki pabrik-pabrik pengelolan sawit milik petani melalui kepemilik oleh koperasi. Selain diperlukan peran BUMN Sawit menjadi penopang dan bermitra secara langsung dengan koperasi-koperasi petani sawit.
Devisa negara dari sawit memang besar sekitar 321 triliun rupiah setiap tahunya data dari pemrintah, tetapi ini masih sangat kecil jika di bandingkan dengan keuntungan yang idapat oleh 10 pengusaha taipan sawit di Indonesia, sehingga ini diperlukan roadmap sawit nasional tadi agar jelas targetnya dan pengelolaanya, peemrintah perlu membentuk Badan Nasional Sawit yang bertugas menyusun roadmap sawit nasional agar jelas arah industry sawit nasional kedepanya.
Lila Harsyah Bahtiar, Plt Kasubdit Hasil perkebunan Non Pangan Lainya kementerian Kemnerian perindustrian mengatakan Indonesai saat ini memiliki visi industry hilir sawit menjadi pusat produsesn dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penerntu harga) CPO global.