English
Indonesia
Pelatihan paralegal untuk petani sawit dan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dilaksanakan pada 2 Kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Konflik dan permasalahan petani sawit dan masyarakat sekitar perkebunan sawit yang cukup tinggi, melatarbelakangi pelatihan paralegal untuk dilaksanakan di tingkat tapak.
Pelatihan paralegal membantu petani swadaya dalam menghadapi beberpa jenis konflik seperti konflik fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%, legalitas tanah dan sawit rakyat dalam kawasan hutan, kemitraan yang tidak transparan, harga TBS yang rendah, serta perubahan-perubahan kebijakan pada level daerah, nasional dan internasional menjadi tantangan dan berdampak langsung pada petani sawit. Tidak sedikit petani sawit dan masyarakat adat yang dikriminalisasi dan terintimidasi ketika melakukan pembelaan atas hak-hak yang mereka perjuangkan.
Pelatihan paralegal ini dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan di Pangkalan Bun pada tanggal 19-22 Januari 2024. Peserta gelombang pertama adalah petani dan masyarakat dari desa Tanjung rangas 2, Suka makmur, Sandul, Panca jaya, dan Ringin agung yang berjumlah 30 orang. Untuk gelombang kedua dilaksanakan di Pangkalan Bun pada tanggal 24-27 Januari 2024. Peserta gelombang kedua adalah petani dan masyarakat dari desa Kondang, Lalang, Riam Durian, Rungun, Kubu, dan Pangkalan Lada yang berjumlah 30 orang.
Pelatihan ini berkolaborasi dengan Kaleka dan didukung oleh Pemerintah Daerah Kobar dan Seruyan. Dalam sambutannya, Pak Wahyu Setiawan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kobar menyampaikan bahwa pelatihan paralegal akan memberikan pengetahuan pada petani dan masyarakat untuk memahami dan memiliki keterampilan hukum dan advokasi walaupun tidak berpendidikan formal akan hukum.
Diharapkan melalui pelatihan ini petani sawit, masyarakat adat, dan Desa mengetahui hak-haknya dan bisa memperjuangkannya, serta mampu menyusun langkah-langkah strategi advokasi terhadap konflik yang yang terjadi secara prosedural. Luaran kegiatan ini juga adalah peserta pelatihan paralegal mampu menjadi motor untuk memberikan pendidikan dan pendampingan hukum kepada petani lain dan masyarakat di Desa masing-masing.
