English
Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yohanis Fransiskus Lema atau yang akrab dipanggil Ansy Lema menilai ada paradoks dalam industri sawit sampai saat ini. Paradoks itu terjadi karena petani-petani sawit belum merasakan dampak signifikan dari sawit dan biodiesel yang menjadi salah satu komoditas unggul Indonesia. Yang menikmati lebih banyak perusahan-perusahan besar yang selama ini sudah memonopoli industri sawit dan biodiesel.
"Belum ada keberpihakan dan perlindungan negara kepada petani sawit," kata Ansy dalam diskusi virtual bertema "Monopoli Mata Rantai oleh Industri Biodisel dalam Program B30 di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).
Ansy mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi terkait transformasi energi dari fosil menjadi energi terbarukan dengan menggunakan kelapa sawit. Namun industri biodiesel harus berdampak pada kesejahteraan petani sawit, bukan mempeparah oligarki.
Ansy melihat niat atau kehendak baik (political will) dari pemerintah dalam memperhatikan petani swadaya masih minim. Niat baik itu masih sangat besar diberikan kepada korporasi.
Padahal pemeritah seharusnya mengintervensi dengan memberikan subsidi bagi petani, membuka akses pasar dan memotong rantai tengkulak. Kemudian meningkatkan kualitas koperasi dan kapasitas petani swadaya agar bisa bersaing dan bermitra dengan korporasi.
"Jika supply chain dan rantai produksi kelapa sawit dibenahi dari hulu ke hilir, dari kementrian hingga pemerintah daerah maka petani swadaya memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan minimal 30 persen dari biodiesel, menambah devisa negara dan ABPD," jelas Ansy.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Manseus Darto yang juga menjadi pembicara mengkritik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pasalnya proses pengambilan kebijakan dan anggaran secara struktural dikooptasi oleh konglomerasi di tingkat Dewan Pengawas dan Komite Pengarah.
"Akses terhadap bantuan subsidi dana dan anggaran dipegang oleh industri besar, petani swadaya tidak mendapatkan bantuan dari program negara. BPDP-KS , sebagai lembaga yang mengontrol rantai pasok kelapa sawit dan biodiesel, sebaiknya dievaluasi dan dijadikan lembaga independen," kata Darto.
Dia juga melihat petani swadaya tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal karena keberadaan tengkulak. Keberadaan tengkulak melahirkan disparitas harga lebih dari 30 persen, dan petani sawit tidak memiliki akses langsung terhadap pasar dan pabrik.
"Petani swadaya harus dilibatkan langsung dalam rantai produksi biodiesel melalui regulasi yang memaksa pabrik untuk bermitra dengan petani swadaya," tegas Darto.
Sumber : https://www.beritasatu.com/bisnis/666009/ansy-lema-ada-paradoks-dalam-industri-sawit
Sumber foto : jpnn.com
