English
Indonesia
InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Ketua Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea, masalah petani sawit di Indonesia cukup banyak, misalkan saja terkait Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang kerap fluktuatif, masalah belum tuntasnya Program Permajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sara dan Prasaran (Sapras), masalah kemitraan, kelembagaan petani, legalitas lahan sampai belum masuknya petani pada rantai pasok program biodiesel sawit.
Sampai saat ini petani pun pada akhirnya hanya menjadi objek penderita bila setiap permasalahan naik kepermukaan. Padahal secara luasan perkebunan kelapa sawit dikelola masyarakat mencapai 41% dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. “Petani juga berkontribusi sekitar 38% dari total produksi minyak sawit mentah di Indonesia,” kata Pahala, dalam sebuah Seminar Online yang dihadiri InfoSAWIT, Selasa (11/8/2020) diadakan POPSI.
Masalah itu harapannya akan bisa diurai dengan hadirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), namun sayangnya dana yang dikumpulkan BPDP-KS belum berdampak signifikan bagi petani sawit.
Merujuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI - Rabu, 15 Juli 2020 lalu, dana sawit yang terkumpul semenjak 2015-2019 telah mencapai Rp 51 triliun, dimana sebanyak Rp 47,28 Triliun berasal dari Pungutan Ekspor Sawit, dan sejumlah Rp 3,7 triliun berasal dari Pengelolaan Dana.
Dimana kata Pahala, realisasi alokasi pendanaan sebanyak Rp 30,2 triliun, atau sekitar 59,21% untuk dukungan mandatori biodiesel sawit, sementara untuk PSR hanya mencapai Rp 2,7 triliun atau hanya sebanyak 5,29%.
Lebih lanjut kata Pahala, dengan potensi sawit rakyat perlunya keadilan proporsional terhadap alokasi dana pungutan CPO yang dikelola oleh BPDP-KS. “Pemberian dana PSR hendaknya jangan setengah hati, berharap 100% didanai, mengingat Petani menyumbang PPN dan dana pungutan CPO secara tidak langsung,” katanya.
Kedepan kata Pahala, petani perlu dilibatkan dalam Komite Pengarah di BPDP-KS. Lantas berharap dengan Dirut BPDP-KS, bisa membentuk direktorat yang focus menangani petani dan mendudukan orang-orang yang memiliki kompeten secara professional di bidang Sawit. “Berharap Dirut BPDP-KS dapat membiayai project pilot PKS Petani sesuai dengan konsep Petani berkelanjutan,” tandas dia.
Sumber https://www.infosawit.com/
