English
Indonesia
InfoSAWIT, JAKARTA – Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu program pemerintah Joko Widodo dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Program ini dimulai semenjak 2017 lalu dengan target mencapai 20 ribu ha, lantas dilanjutkan pada 2018 ditambah targetnya sebanyak 185 ribu ha.
Sayangnya program itu tidak seperti yang dibayangkan, banyaknya kendala telah membuat program Peremajaan Sawit Rayat seolah jalan di tempat. Apalagi merujuk informasi pengucuran dana peremajaan sawit rakyat baru sekitar 4,5% dari total dana dan dana yang sudah masuk ke petani baru sekitar 0,5%.
Sabarudin dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, sulitanya program peremajaan sawit rakyat itu lantaran sederet persyaratan yang ditetapkan kepada petani kelapa sawit. Alih-alih hendak meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, yang muncul beragam biaya admnistrasi pengurusan prasyarat peremajaan sawit rakyat.
Lebih lanjut kata Sabarudin, pihak saat ini sedang menganalisa kendala dan biaya yang ditimbulkan dalam memenuhi prasyarat untuk bisa memperoleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). “Perhitungan sementara untuk memenuhi persyaratan itu butuh dana sekitar Rp 10-15 juta,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.
Kondisi ini diakibatkan, antara penerapan regulasi di pusat dan daerah tidak selaras. Apalagi dari prasyarat yang harus diikuti petani sawit, dari penelusuran InfoSAWIT setidaknya harus memenuhi sekitar 34 persyaratan yang harus dipenuhi petani bila menginginkan memperoleh bantuan pendanaan dari program peremajaan sawit rakyat merujuk.
Beberapa persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh koperasi, lantas memenuhi persyaratan dari Dinas Perkebunan Kabupaten setempat, persayaratan dari Dinas Perkebunan Provinsi, serta syarat dari pemerintah pusat yakni berupa surat pengantar rekapitulasi usulan dan surat rekomnedasi teknik ke BPDP-KS. (T2)
Kontak Informasi
Sabarudin
Sabarudin.spks@gmail.com
