English
Indonesia
InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Sabarudin dari Serikat Petani Kelapa Sawit, (SPKS), wakil rakyat seharusnya menyuarakan suara rakyat, apalagi terkait pengembangan kapasitas petani dan upaya peningkatan produktivitas, ada tida catatan bagi para anggota DPR-RI.
Pertama, terkait penyaluran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), kata Sabarudin, semestinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memihak petani sawit dalam urusan BPDP, apalagi anggota-anggota DPR RI pasti mengikuti dengan baik soal penyaluran dana BPDP-KS, misalnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan ketimbang petani yang membutuhkan dana. “Ada banyak masalah dipetani harusnya dengan bantuan BPDP-KS maka akan paling tidak mengatasi beberapa masalah, harusnya ini yang di suaran DPR-RI,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.
Lantas kedua, DPR-RI semestinya berperan aktif kalau perlu memanggil langsung BPDP-KS kenapa lebih banyak pendanaan untuk pengadaan biodiesel yang pada akhirnya bermuara ke perusaahaan.
“Banyak data yang bisa di pakai oleh DPRRI misalnya dari KPK, temuanya itu sudah dengan jelas BPDP-KS sudah tidak sesuai dengan UU perkebunanan misalnya, dan ini bisa mnjadi dasar bagi anggota DPR-RI mendorong BPDP-KS untuk segera mengevaluasi cara kerjanya,” tutur Sabarudin
Serta ketiga, mengenai proses peremajaan sawit rakyat, targetnya menccapai 185 ribu ha, tetapi ini proses replanting belum terealisasi, tutur Sabarudin, pihak DPR-RI perlu mengecek apa masalanya sampai tidak terealisasi dengan cepat, misalnya soal persyataan yang banyak dan berbelit-belit.” Kenapa subsidi ke perusahan cepat. Ini kan menjadi pertanyaan besar kita tidak mau kalau ke petani sawit sangat banyak syaratnya, sementara ke perusahaan dipermudah,” tandas dia. (T2)
Catatan : Berita ini untuk menanggapi pernyataan dari Komisi XI DPR dalam menyoroti Transparansi BPDP Sawit : https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/komisi-xi-dpr-soroti-transparansi-bpdp-sawit/
