English
Indonesia
SIARAN PERS
SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS)
Beberapa tangggapan kami di Serikat Petani Kelapa Sawit terkait dengan Larangan Ekspor Minyak sawit dan Minyak Goreng oleh Bapak Presiden :
- Kami mengapresiasi langkah Bapak Presiden untuk menghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya: ketersediaan minyak goreng yang merata dalam Negri dengan harga yang bisa di jangkau.
- Kami sudah memantau sejak kemarin di beberapa lokasi. Ada beberapa penurunan harga 400 Rupiah/kg (sekadau kalimantan barat) dan Di jambi sekitar 500 rupiah/kg. Solusi untuk masalah ini adalah, harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli Buah sawit dari petani dengan harga murah. Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif. Atau kalau tidak, alokasikan dana Sawit di BPDP-KS dengan program yang inovatif misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk.
- Kami percaya, bahwa langkah-langkah yang di ambil oleh Bapak Presiden untuk ketersediaan bahan minyak goreng dalam Negri. Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan supply produk olahannya ke luar negri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negri.
- Masalah ini akan selalu terjadi ke depannya, sebab pelaku usaha minyak goreng mengusai hulu hilir minyak sawit (mereka miliki kebun juga memiliki refinery mintak goreng) mereka hanya segelintir orang. Sayangnya, negara tidak memiliki refinery minyak goreng. Bapak presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar. Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negri.
Tentang SPKS:
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) adalah organisasi petani kelapa sawit di Indonesia yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani. SPKS saat ini berada di 11 Kabupaten dan 7 Provinsi yang memiliki perkebunan sawit: Kabupaten Labura, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kuansing, Tanjabar, Sanggau, Sekadau, Sintang, Paser, Kobar dan Seruyan.
Kontak Media :
Sabarudin – Manager Organisasi dan Anggota
Sekretariat Nasional SPKS :
Tel: 0251-8571263
WA: 0822-7488-6619
Email:info.spksnasional@gmail.com
Website: www.spks.or.id
