Siaran Pers

Tanggapan SPKS Atas Keluarnya Intruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Pada Tanggal 20 Sept 2018

Jakarta, Jumat 21 September 2018 – Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menjelaskan secara keseluruhan petani butuh moratorium sawit karena :

1. sawit indonesia sudah over produksi. CPO indonesia sudah penuh di pelabuhan. Sehingga pemerintah membuat B20 untuk pasar baru karena stok CPO banyak tapi tidak terjual dan kemudian berdampak ke harga TBS petani rendah dan TBS tidak lagi bisa dibeli atau tertampung di tingkat pabrik.
2. Kami juga setuju bahwa harus ada penyelesaian terkait dengan legalitas petani dalam kawasan hutan. Karena banyak petani yang perlu dibebaskan dari kawasan hutan. Tetapi secara spesifik, pemerintah perlu membuat indikator petani sawit yang perlu di bebaskan.
3. 20 % lahan dari HGU agar bisa di serahkan kepada masyarakat adalah sesuatu yang harus kami respon sangat baik. Agar ada redistribusi dari HGU untuk masyarakat. Ini juga sebagai salah satu solusi untuk selesaikan ketimpangan.
4. Rendahnya produktivitas petani selama ini. Sebagai bagian dari solusi agar seluruh pihak termasuk perusahaan atau pabrik yang tidak memiliki kebun, untuk
5. Membangun kemitraan yang adil dengan petani swadaya yang selama ini tidak diperhatikan, tidak dilatih pertanian yang baik dan lebih banyak diserahkan ke tengkulak untuk membeli TBS (tandan buah sawit) petani kecil. Sehingga akibatnya, petani dapat harga rendah karena menjual ke tengkulak.

Selain itu ketua SPKS meminta agar selama moratorium ini 3 tahun yang dilakukan harus lebih spesifik  :

1. Legalitas lahan petani diselesaikan.
2. Konflik sosial diselesaikan.
3. Petani kecil harus di data.
4. Tata kelola berkelanjutan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan petani.
5. Membangun kerjasama yang baik dan adil antara petani kecil dan pabrik sawit.
6. Audit perijinan yang bermasalah.
7. Harga antara petani plasma dan mandiri harus sama.
8. Percepat penyelesaian standar ISPO yang kredible dan bertanggung jawab.

Kontak Informasi :

Sabarudin : sabarudin.spks@gmail.com