Siaran Pers: Petani Sawit Mengadu ke DPD-RI Agar segera melakukan koreksi terhadap tata kelola sawit Indonesia

Siaran Pers

Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI)

Petani Sawit Mengadu ke DPD-RI Agar segera melakukan koreksi terhadap tata kelola sawit Indonesia

Jakarta, 04 Juni 2021, Petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) mengadu permasalahan para petani sawit di daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, pada Kamis, 3 Juni kemarin. Petani sawit daerah yang mengelola hampir 43% perkebunan sawit dan telah berkontribusi bagi 300 triliun rupiah pendapatan nasional, malah tidak peroleh layanan serius oleh pemerintah. Birokratisasi pelayanan, minimnya program bagi daerah penghasil sawit dan badan dana sawit yang hanya berpihak bagi koorporasi besar adalah biang dari hadirnya para petani sawit di DPD-RI.

DPD-RI yang hadir dalam Ketua DPD-RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB). Sementara dari POPSI dihadiri oleh Mansuetus Darto, Sekjen SPKS, Alvian Arahman-Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Hendra Purba-Direktur Eksekutif ASPEKPIR dan Sabarudin sekretaris POPSI.

Dalam pengaduan di DPD-RI ini, Mansuetus Darto menjelaskan Pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tidak adil dalam hal hubungan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit. Akibatnya petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias marjinal.  Selain itu pemerintah daerah juga selalu di tekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya. Akibatnya, pembangunan sawit berkelanjutan itu hanya di omongan saja tidak diimplementasikan. Padahal, Dana sawit banyak di pusat yang dikelola oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi Industri Biodiesel.

Pemerintah pusat khususnya kementerian keuangan malah semakin menjerat daerah penghasil sawit dengan menaikkan pungutan ekspor sawit untuk biodiesel dan merugikan petani sawit daerah. Darto meminta agar DPD-RI sejalan dengan perjuangan POPSI, dengan meminta kemenko perekonomian dan Kementerian keuangan untuk menambah utusan daerah dan petani dalam komite pengarah dan dewan pengawas. Sebab selama ini, Lembaga dana sawit ini hanya menguntungkan pengusaha dan dana-nya tidak mengalir ke Daerah.  

Sementara itu Ir. Gamal Nasir Ketua Dewan Pembina POPSI mengatakan bahwa saat ini petani sawit melalui POPSI sangat mendukung ISPO sesuai dengan Pepres 44 tahun 2020, 4 tahun lagi petani di wajibkan untuk mengikuti ISPO untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out untuk melakukan pembinaan, disini sangat di butuhkan dukungan DPDRI agar di sampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah. Selain itu perlunya ada revisi UU NO 33 tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukan sawit di dalamnya padahal perikan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk, kalau sawit bisa di masukan maka akan ada dampaknya pada daerah penghasil sawit dan kepetani sawit. Sejalan dengan itu, Direktur eksekutif ASPEKPIR, Hendra Purba agar memperkuat kemitraan yang adil dan setara antara perusahaan dan petani. Perlu ada dukungan yang kuat untuk petani melalui pembangunan koperasi atau kelompok tani.

Alfian Alrahman Ketua Apkasindo Perjuangan meminta agar DPDRI bisa menyampaikan kepada Presiden agar dana hibah program Peremajan Sawit Rakyat (PSR) untuk petani sawit dinaikan dari 30 juta saat ini menjadi 60 juta agar kedepanya petani tidak di bebani lagi dengan kredit ke bank untuk membangun kebun, selain itu dia meminta agar kelembagaan BPDPKS yang didalamnya ada pengusaha-pengusaha sawit segera di lakukan perbaikan dan perlunya pelibatan perwakilan petani sawit di dalamnya. Pungutan sawit sudah membuat petani makin rugi. Dengan peraturan mentri keuangan No 191, petani kehilangan pendapatan Rp. 600 per kilogram tandan sawit. Artinya, pengusaha biodiesel itu disubsidi oleh petani. Segera revisi aturan yang merugikan petani dan daerah.

DPD-RI akan memanggil pihak terkait dan menyurati Presiden

Dengan beberapa tuntutan para petani sawit, Ketua DPD-RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menjelakan bahwa dia sudah berkunjung ke 22 Provinsi daerah penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Gubernur penghasil kelapa sawit. Kami sudah menyurati presiden dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait.

Hal senada juga disampaikan oleh Silvana Murni Anggota DPD. Ia sangat heran dengan program biodiesel B30 yang saat ini di jalankan namun tidak melibatkan BUMN, seharusnya program ini menjadi momentum memperkuat PTPN sebagai BUMN perkebunan.

Sementara itu Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya pengawasan kepada Lembaga BPDPKS agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit, selain itu juga saat ini DPD Bersama dengan gubernur sementara membicarakan agar ada dana perimbangan yang adil antara pusat dan Daerah di sektor sawit.

 

Foto Pertemuan: https://drive.google.com/drive/folders/1r_-EQDIMZ1grNX2MKoRGLiUix553J4PK?usp=sharing

 

 

Tentang POPSI:

Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) adalah gabung dari organisasi petrani sawit di Indonesia berangotakan: Apkasindo Perjuangan, Aspekpir, Japsbi dan SPKS di bentuk dengan misi untuk memperkuat posisi petani sawit serta mendukung program pemerintah seperti percepatan ISPO dan PSR serta peningkatan SDM petani sawit. Anggota POPSI sat ini tersebar di 24 Provinsi.

 

Kontak Media :

Sabarudin –POPSI/ [email protected]