Desa Sawit Lestari

Kami mengusulkan pembenahan pada existing plantation

dengan “Pelembagaan dan Konsolidasi Tata Kelola Sawit Lestari dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Desa” dengan ikon “desa bersawit dan sawit berdesa”. Kerangka baru ini merupakan sebuah pertautan (engagement) antara sawit, petani dan desa melalui kolaborasi, konsolidasi, integrasi dan institusionalisasi ke dalam sistem desa (kewenangan, kepemimpinan, pemerintahan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran). Sebagai dasar, pertautan ini mempertemukan representasi kepentingan tiga pihak, perusahaan sawit, petani, dan desa yang bersifat mutualistik. Pertama, perusahaan sawit berkepentingan agar petani meng­hasilkan sawit yang produktif, berkualitas, serta mengikuti standar keberlanjutan (RSPO/ISPO). Kedua, petani berkepentingan terhadap perusahaan sawit agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis tentang pengelolaan sawit yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus berkepentingan terhadap harga jual yang meningkat. Saat ini mereka belum siap jika RSPO dan ISPO dilaksanakan karena sebentar lagi fase replanting dan pada saat yang sama perusahaan juga masih banyak yang melakukan pelanggaran sawit lestari. Yang jauh lebih besar, petani juga membutuhkan penyelesaian sengketa agraria baik kaitan mereka dengan perusahaan swasta maupun negara. Ketiga, petani selama ini a-desa, tidak berkepentingan dengan desa, tetapi dapat diproyeksikan bahwa petani berkepentingan terhadap desa dalam hal pelayanan administrasi dan produksi, dukungan pendanaan untuk kegiatan produksi sawit dan organisasi petani, pemberdayaan, serta keterlibatan desa dalam menjaga lingkungan termasuk mencegah kebakaran. Keempat, secara etik dan politik, pemerintah desa (kepala desa) mempunyai sumberdaya, otoritas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk melayani kepentingan petani sawit dan menjaga wilayahnya bebas dari kebakaran. Desa ingin lingkungan tidak rusak, ada pembagian sumber daya dari perusahaan baik dalam skema CSR (sehingga memperbesar sumberdaya keuangan desa) dan penguatan kapasitas petani dalam ilmu dan keterampilan bersawit lestari. Desa berharap perusahaan harus lebih adil karena tidak sedikit buruh pabrik (khususnya yang dibuatkan selter di tengah perkebunan) menerima fasilitas yang tidak memadai terutama terkait dengan hak dasar pendidikan, kesehatan dan air bersih. Artinya desa membutuhkan perilaku sektor privat yang lebih memanusiakan buruh kebun, karena problem kependudukan akan kembali pada desa dimana para buruh bermukim.