Sejarah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Sejarah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bermula pada awal tahun 2005 dari diskusi kritis tentang kondisi dan situasi petani sawit di Indonesia pada waktu itu yang diadakan oleh para kelompok pemerhati perkebunan dan tokoh serta petani sawit. Kondisi dan situasi petani sawit yang dimaksud antaralain, produktifitas perkebunan rakyat yang rendah, kapasitas pengelolaan kebun yang masih tradisional, pengembangan teknologi pertanian yang kurang, posisi tawar petani yang lemah, infrastruktur kebun yang jauh dari standar GAP (Good Agriculture Practise), dan juga hadirnya beberapa letus konflik hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam perkebunan serta kerusakan lingkungan hidup.

Pada tahun 2006 para pemerhati sawit dan petani sawit mengadakan pertemuan besar petani kelapa sawit di Kabupaten Sanggau. Pada pertemuan ini diputuskan bahwa persoalan kondisi dan situasi petani kelapa sawit tersebut membutuhkan satu wadah organsiasi tani dimana pada saat pertemuan ini disepakati dan mendelarasikan Serikat petani kelapa Sawit (SPKS) sebagai organsiasi petani sawit yang di pilih. Setelah deklarasi SPKS Kabupaten Sanggau pada tahun 2007 – 2008 berlanjut dengan konsolidasi petani sekaligus deklarasi pendirian SPKS di 4 (empat) Kabupaten yaitu : Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Tanjung jabung barat (Jambi).

Konsolidasi dilakukan oleh petani dan pengurus SPKS Kabupaten yang sduah terbentuk juga dilakukan di tingkat nasional karena dianggap pentingnya ada struktur ditingkat nasional untuk memperjuakan kondisi petani sawit mulai tingkat nasional sampai global. Pada tahun 2008 dilakukan konsolidasi dan musyawarah perwakilan petani dari 5 SPKS Kabupaten di Bogor dengan melahirkan “Piagam Taman Air” tentang penyatuan organisasi SPKS secara Nasional dan terbentuk Badan Penyelenggara Persiapan Nasional SPKS yang diberi mandat untuk bekerja selama satu tahun penyiapan dokumen keorganisasian dan melakukan pekerjaan untuk mengkonsolidasikan petani – petani di daerah yang belum terbentuk SPKS.

Pada tahun 2009 dilaksanakannya Musyawarah Nasional di bogor yang dilaksanakan oleh BPPN dan terbentuknya Forum Nasional SPKS yang bertugas mematangan seluruh dokument dalam dan melakukan konsolidasi petani di daerah potensial dibangunya SPKS, sehingga sampai dengan tahun 2012 berdiri 3 Kabupaten yaitu Kuantan Singingi (Riau), Labuhanbatu Uatara ( Sumatera Utara) dan Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat).

Pada tahun 2012 SPKS Nasional berdiri melalui keputusan Musyawarah Forum Nasional di Jakarta yang dihadiri oleh pengurus SPKS dan petani dari 8 kabupaten. Secara Resmi berdiri dengan badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik, SH, M.Kn yang beralamat di komplek Bkosurtanal Blok C4 jalan raya Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-69.AH.01.07 Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit.

Visi dan Misi Serikat Petani Kelapa Sawit

  • Visi

SPKS memiliki visi untuk mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.

  • Misi
  1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan.
  2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.
  3. Mendorong terwujudnya tata kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.
  4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.
  5. Memperluas partisipasi perempuan disketor perkebunan kelapa sawit.
  6. Meningkatkan kesadaran publik baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagiorganisasi dan petani kelapa sawit.

Daerah Anggota SPKS

Daerah Anggota


  1. Kabupaten Sangau
    Alamat :  Sanggau Kalimantan Barat, Indonesia indonesia
  2. Kabupaten Sekadau
    Alamat :  Sekadau Kalimantan Barat, Indonesia
  3. Kabupaten Sintang
    Alamat :  Sintang Kalimantan Barat, Indonesia
  4. Kabupaten Rokan Hulu
    Alamat :  Rokan Baru Riau, Indonesia
  5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
    Alamat :  Tanjung Jabung Barat Sumatera Utara, Indonesia
  6. Kabupaten Paser
    Alamat :  Tana Paser Kalimantan Timur, Indonesia
  7. Kabupaten Labura
    Alamat :  Aceh Utara Aceh, Indonesia

Daerah Pelatihan


  1. Kabupaten Kuantan Singging
    Alamat :  indonesia
  2. Kabupaten Pelalawan
    Alamat :  Indonesia
  3. Kabupaten Siak
    Alamat :  Indonesia
  4. Kabupaten Musi Banyuasin
    Alamat :  Indonesia

Struktur Organisasi

 

Layanan kepada Petani

Pendataan Petani Sawit

Petani swadaya kelapa sawit di Indonesia memainkan peran penting dalam keseluruhan rantai pasok industri kelapa sawit di Indonesia. Namun keberadaan mereka masih tidak terdata dengan baik oleh Pemerintah. Walaupun sudah diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman (STDB) sesuai dengan peraturan Dirjen Perkebunan No 105 Tentang STDB, namun pelaksanaannya di lapangan masih sangat terbatas. Ini berakibat data dan informasi yang terkait dengan petani kelapa sawit swadaya tidak menja...


Membangun Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani sawit sangat penting untuk petani kelapa sawit dalam pengelolaan kebun sawit sawit petani. Kelembagaan petani sawit menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah mulai dari pupuk bersubsidi, bibit yang bersetifikat, program peremajaan sawit rakyat (PSR), kelembagaan petani sawit juga menjadi persyaraatn utama dalam kemitraan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) produksi petani sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang...


Pelatihan

Produktifitas petani sawit indonesia masih rendah dalam kajian SPKS tahun 2017 ditemukan bahwa produktifitas petani sawit masih di angka 12-14 ton/ha/tahun, jauh dibawah perusahan kelapa sawit diangka 25-30 ton/ha/tahun. Rendahnya produktifitas petani sawit ini karena pengetahuan pengelolaan sawit sesuai dengan standar pemerintah belum banyak petani memahami dengan baik, untuk itu SPKS memilik pelatihan petani sawit menjadi prioritas utamanya. Pelatihan ini banyak dilakukan bekerjasama dengan pe...


Sertifikasi

Pasar kelapa sawit saat ini semua menginginkan kelapa sawit yang berkelanjutan yang disertikasi dalam bentuk RSPO untuk di pasar internasional dan ISPO untuk di indonesia. SPKS dalam hal sertifikasi kelapa sawit petani mempersipakan atau melakukan pendampingan dibeberapa daerah seperti kabupaten paser, kalimantan timur dan kabupaten rokan hulu, riau....


Desa Sawit Lestari

Kami mengusulkan pembenahan pada existing plantation dengan “Pelembagaan dan Konsolidasi Tata Kelola Sawit Lestari dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Desa” dengan ikon “desa bersawit dan sawit berdesa”. Kerangka baru ini merupakan sebuah pertautan (engagement) antara sawit, petani dan desa melalui kolaborasi, konsolidasi, integrasi dan institusionalisasi ke dalam sistem desa (kewenangan, kepemimpinan, pemerintahan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran). Sebagai da...


Perlindungan hutan dan gambut

Petani sawit di anggap menjadi salah satu aktor dari deforestasi yang terjadi pada sektor perkebunan kelapa sawit, untuk SPKS bersama anggotanya memilki komitmen untuk melakukan perlindungan hutan ini sebagai upaya untuk menjawab tuduhan kepada petani sawit. saat ini anggota SPKS memilki komitmend alam perlindungan hutan tdak hanya sampai komitmen tetapi saat ini sudah ada contoh perlindungan hutan yang dilakukan oleh anggota SPKS di kabupaten sanggau.   Contoh perlindungan hutan oleh...


Kerjasama dengan pemerintah daerah dan mitra

Pemerintah daerah merupakan aktor yang sangat penting dalam industri perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kaitan pemberdaayn petani kelapa sawit melalui kebijakan ditingkat daerah seperti kebijakan alokasi anggran untuk kepentingan petani sawit seperti kebijakn bantuan pupuk bersubsidi, bibit yang berkualitas serta program PSR. Selain itu pemerintah daerah memilki sumber daya manusia seperti penyuluh atau fasda tingkat kabupaten untuk itu SPKS melihat penting berkolaborasi dalam melakukan pemb...


Peremajaan sawit

Program peremajaan kelapa sawit (PSR) merupakan program pemerintah melalui pendaan dari badan pengelola dana perkebunan (BPDP-SAWIT) dimaksudkan untuk melakukan penanaman ulan kebun kelapa sawit petani yang sudah berumur diatas 25 tahun atau kebun petani dengan produktifitas yang rendah di bawah 10/ton/ha/tahun. SPKS saat ini terlibat dalam proses penyiapan anggotanya di beberapa kabupaten seperti kabupaten sanggau, sekadau dan tanjung jabung barat, jambi.   Program pendampingan untuk...


Advokasi dan kebijakaan

Bidang advokasi merupakan satu rangkaian dalam memperjuangkan Petani Kelapa Sawit yang diarahkan menuju tercapainya cita – cita Petani Kelapa Sawit yang Mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan agar terjadi perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada Petani Kelapa Sawit maupun masyarakat secara luas. Serta, untuk mengatasi masalah – masalah yang kongkrit dihadapi oleh Petani. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bidang Advokasi dan Perjuangan Massa antara lain: 1....