SPKS

1. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Identifikasi Lahan Budidaya Dan Area Konservasi

2. a. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) LEGALITAS LAHAN 01 (< 25 Ha, Perorangan)

2.b Modul Standard Operating Procedure (SOP) LEGALITAS LAHAN 02 (Koperasi atau BUMP)

3. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Persiapan Lahan

4. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Pembibitan

5. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Penanaman Kacangan

6. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Penanaman Kelapa Sawit

7. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Pemeliharaan Kelapa Sawit

8. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Kastrasi Dan Penunasan

9. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Pemupukan

10. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

11. Modul Standard Operating Procedure (SOP) Sensus Pokok & Produksi

12. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Pemanenan & Penjualan TBS

13.a. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Lingkungan-SPPL(Perorangan)

13.b. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Legalitas Pengelolaan Lingkungan (Untuk Koperasi / BUMP)

14. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

15. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Replanting

16.a. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Petani

16.b. MODUL Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Kelembagaan Koperasi Petani

Participatory Mapping Independent Palm Oil Smallholders Guidlines For Communities And Facilitators

Pendugaan Kemampuan Serapan Karbon Tanaman Dan Panduan Rerduksi GRK Pada Tanaman Kelapa Sawit Perkebun

Market Transformation by Oil Palm Smallholders Home Publikasi

Kajian Good Governance Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

The Key Characteristics Of Independent Smallholders in the context of Sustainable Palm Oil

Manfaat Minyak Kelapa Sawit Bagi Tubuh

Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Terbesar

5 Fakta Seputar Kelapa Sawit Indonesia

Policy Brief Perbaikan Regulasi Lahan Gambut Dalam Mendukung Peran Sektor Industri Kelapa Sawit Indonesia

Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesai Nomor 01 /PERMENTAN/ KB.120 /1 /2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/ KPTS/ KB.120/ 3/ 2017

PP NO 57 TAHUN 2016 TENTANG EKOSISTEM GAMBUT

PERPRES NO 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERPRES NO 61 TAHUN 2015 TENTANG DPKS

PERPRES NO 1 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT

PERMENTAN NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT

PERPRES NO 61 TAHUN 2015 TENTANG DPKS

PERMENTAN NO 105 TAHUN 2014 INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

PERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PERMENTAN NO 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT

PERMENTAN NO 33 TAHUN 2006 TENTANG REVITALISASI PERKEBUNAN